logo banner web update

 PENGUMUMAN : Bahwa sejak hari senin, tanggal 21 Oktober 2019, PA Tulang Bawang Tengah pindah alamat di Jl. Raya Pulung Kencana RT. 05/RW. 02 Kelurahan Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabulaten Tulang Bawang Barat. Semua kegiatan pelayanan dan persidangan dipindahkan di alamat tersebut Terimakasih.. ||  Selamat Datang Di WebSite Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah || Untuk Mengetahui Jam Kerja Kantor klik Disini 

Ditulis oleh Redaksi on . Dilihat: 92

PRAKTIK EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKAD SYARIAH

Oleh

Al Fitri, S. Ag., S.H., M.H.I.

A. Latar Belakang Pengaturan Hak Tanggungan

           Pelaksanaan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkenaan dengan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang ini mencabut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hipotik. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu :

  1. Dengan meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan pertisipasi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
  2. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sampai dengan saat ini, ketentuan yang lengkap Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah, belum terbentuk;
  3. Ketentuan mengenai hipotik sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan ketentuan mengenai credietverband dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937- 190, yang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, masih diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang hak tanggungan, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan-kebutuhan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi Indonesia;
  4. Mengingat perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang telah ditunjuk sebagai objek hak tanggungan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, hak pakai atas tanah tertentu yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, perlu juga dimungkinkan untuk dibebani hak tanggungan;

Berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu membentuk undang-undang yang mengatur tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sekaligus mewujudkan unifikasi hukum tanah nasional. Read More

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Jalan Raya Pulung Kencana RT 05/ RK 02 Kelurahan Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kabupaten Tulang Bawang Barat,  Provinsi Lampung.

Telp :  (0726) 7575383

Faks:  (0726) 7575384

Email :   Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Tautan Aplikasi